Sering Berkaraoke Pakai Dana Desa Sampai Rp 199 Juta, Oknum Bendahara Desa Ditahan Kejari

Sejak Dana Desa dikuncurkan ke desa-desa. Tidak sedikit oknum pemerintah desa yang menyalahgunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Foto: Ilustrasi/Ist

Modus penyelewengan dana desa bermacam-macam. Ada oknum kepala desa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sendiri tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Dan banyak sekali kasus lainnya. 

Dilansir dari situs globalrealita.com, akibat kurang amanahnya perangkat desa dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Seorang oknum bendahara Desa Lubuk Hiju Lamandau Kalimantan Tengah berjulukan Mutakim (35) harus terjerat hukum. Mutakim diduga telah melaksanakan tindak pidana korupsi Dana Desa Lubuk Hiju sebesar Rp 199 juta yang bersumber dari ADD dan DD tahun anggaran 2017.

Padahal Mutakim pada tahun 2017 tersebut gres menjabat sebagai Bendahara Desa Lubuk Hiju akan tetapi sudah berani melaksanakan korupsi di desanya.

Seperti yang diterangkan Kasipidsus Kejari Lamandau, Bayu Probo Sutopo bahwa Mutakim memakai uang yang diduga merupakan hasil korupsi tersebut untuk foya-foya ditempat karaoke bersama para pemandu lagu dan teman-temannya.

“Mutakim mengaku bahwa uang tersebut sebagian besar habis dipakai untuk bergembira ria di kawasan karaoke bersama teman-temannya dan beberapa pemandu lagu. Tempat karaoke tersebut berada di Desa Amin Jaya,” terang Bayu, Sabtu (8/9/2018).

Bayu juga menegaskan bahwa tersangka Mutakim sudah dijebloskan ke penjara. Kasus Mutakim sudah siap disidangkan sebab berkas sudah dinyatakan lengkap.

Adapun modus yang dilakukan Mutakim ialah melaksanakan penarikan uang dari ADD dan DD tahap 1 selama 6 kali.

“Tersangka terbukti meniru tanda tangan Kepala Desa Lubuk Hiju dan meniru pula stempelnya. Dalam proses pencairan ini sudah ada indikasi perbuatan melawan aturan sebab tidak melibatkan Kades dan Perangkat Desa yang terkait,” terperinci Bayu.

Proses pencairan sudah ada indikasi perbuatan melawan hukum, sebab proses pencairan tidak melibatkan kades dan unsur perangkat pemerintah desa.(*)

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Kabupaten Pakpak Bharat Siap Laksanakan Aktivitas Penemuan Desa

INFODES - Kabupaten Pakpak Bharat siap melaksanakan Program Inovasi Desa mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa. 

Hal tersebut disampaikan oleh Arjuna (Tenaga Ahli P3MD-PID Kabupaten Pakpak Bharat) pada ketika menghadiri program serah terima jabatan Camat STTU Julu dari pejabat usang Bapak Elhidayat Berutu, SH. MAP kepada pajabat Plt Bapak Robincem Habeahan di aula Kantor Camat STTU Julu Kabupaten Pakpak Bharat, 20 September 2018.

Arjuna, atas nama seluruh Tenaga Pendamping Desa dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada Bapak Elhidayat Berutu yang dipercaya mengemban jabatan gres sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat dan berterima kasih atas kerjasama dalam mendampingi dan memfasilitasi pembangunan desa. Arjuna (TA-PP) yang hadir bersama Mordahai Hutabarat (TA-PMD) dan Kusnarto (TA-PED), menambahkan bahwa STTU Julu merupakan salah satu kecamatan terbaik dalam progres pelaksanaan pembangunan desa baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

“Untuk meningkatkan kapasitas desa dalam pembangunan desa sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014, kita akan melaksanakan Program Inovasi Desa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat perihal TIM INOVASI KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ini juga sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Pakpak Bharat," ungkap Arjuna.

Baca juga: Program Inovasi Desa untuk Memperkuat Desa Berdaulat.

Turut hadir dalam program serah terima mewakili Bupati, Bapak Drs. Tekki Angkat (Asisten Pemerintahan) sekaligus Plt Kepala Dinas PMD Perempuan dan PA Kabupaten Pakpak Bharat, dalam arahannya ia memberikan biar pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dioptimalkan dengan melibatkan Pendamping Desa.

Sebagaimana diketahui, untuk meningkatkan kapasitas pendamping dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa telah dilaksanakan Pelatihan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 24-30 Agustus 2018 di Medan yang dibuka oleh Direktur PMD Ditjen PPMD Kemendesa PDTT Bapak Moh Fachri, SSTP, MSi didampingi Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara Bapak Ir. H. Aspan Sofian, MM.

Setelah terbitnya SK TIK, Tim TAPM Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan koordinasi dengan Dinas PMD PPA Kabupaten Pakpak Bharat, dalam rangka percepatan Pelaksanaan Program Inovasi Desa di Kabupaten Pakpak Bharat, dimana pada tanggal 25 September 2018 akan dilaksanakan sosialisasi Program Inovasi Desa kepada OPD terkait, dilanjutkan dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) 1 hingga dengan 28 September 2018 dan direncanakan pelaksanaan Bursa Inovasi Desa dilaksankan pada Minggu ke-2 bulan Oktober 2018.(Rilis)

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Bank Dunia: Kemiskinan Masih Jadi Fenomena Di Desa Indonesia

INFODES - Tingkat kemiskinan di Indonesia untuk pertama kalinya memang tembus single digit. Namun, berdasarkan Bank Dunia (The World Bank/ WB) kemiskinan di desa-desa di Indonesia masih menjadi fenomena.

"Kemiskinan masih cukup besar dan fenomenal baik dalam nilai otoriter maupun tingkat (rasio) kemiskinan," demikian dikutip dari Laporan Indonesia Economic Quarterly Bank Dunia September 2018, Jumat (21/9/2018).

Pada Maret 2018, 61,9% penduduk miskin tinggal di tempat pedesaan dan tingkat kemiskinan di pedesaan telah mencapai 13,2%.

"Hampir dua kali lipat dari 7% di tempat perkotaan," kata Bank Dunia.

Bank Dunia menjelaskan kemiskinan cukup lebih banyak didominasi di desa alasannya yakni keterbatasan susukan pekerjaan layak, pasar, kesehatan, dan pendidikan jikalau dibandingkan dengan perkotaan. 

"Meskipun kemiskinan didominasi oleh desa. Namun, secara perlahan kemiskinan di tempat perkotaan juga meningkat. Dari 34,7% di Maret 2002 ke 38,1% di Maret 2018. Terutama alasannya yakni urbanisasi," papar Bank Dunia.

Sumber: CNBC Indonesia

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Bupati Aceh Utara Buka Aktivitas Sosialisasi P2ktd Dan Tik Tahun 2018

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib membuka secara resmi aktivitas Sosialisasi P2KTD dan Rakor Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Program Inovasi Desa Tahun 2018 bertempat di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Kamis (18/10/2018).

Kegiatan Sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rakor Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa dilaksanakan selama dua hari ialah dari tanggal 18 s/d 19 Oktober 2018.

H. Muhammad Thaib atau yang lebih dikenal dengan Cek Mad mengharapkan dengan lahirnya Program Inovasi Desa pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Aceh Utara menjadi lebih baik dan sempurna sasaran, teruma dalam rangka pengentasan kemiskinan di perdesaan.

"Saya juga mengharapkan melalui kewirausahaan desa akan melahirkan produk-produk unggulan gampong, dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,"ujar Cek Mad.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DPMP2K) Aceh Utara, Drs. Mawardi dalam laporannya menyebutkan Kegiatan Sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rakor Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Program Inovasi Desa diikuti sekitar 300 orang peserta.

Peserta terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Camat, Tim Pengelola Inovasi Gampong (TPIG), Pendamping Desa (PD) dan Koordinator PLD masing-masing kecamatan se-Aceh Utara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa melalui pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa.

"Saya berharap dengan adanya Program Inovasi Desa ini peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa/gampong menawarkan referensi penemuan pembangunan gampong.(*)

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Forum Petani Asia Pasifik Tertarik Model Pembangunan Desa Di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa mengubah paradigma pembangunan pedesaan di Indonesia. Desa sekarang mempunyai kewenangan untuk membangun wilayahnya menurut kebutuhan masing-masing. Pendekatan tersebut menarik perhatian 22 negara di daerah Asia Pasifik yang tergabung dalam Forum Petani Asia Pasifik (Asia Pacific Farmers Forum). 

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan, desa di kurun ketika ini mempunyai hak asal seruan atau rekognisi. Mereka juga mempunyai kewenangan untuk mengatur tata kelola desa yang telah diatur dalam UU Desa. Kebijakan dana desa pun menjadi stimulan bagi pembangunan di pedesaan.

“Peran pemerintah desa sekarang sangat sentral dalam mengatur dan mengurus desa. Desa menjadi arena bagi masyarakat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan,” tuturnya ketika memberika sambutan pada pertemuan tahunan International Fund for Agricultural Development (IFAD) Kawasan Asia Pasifik di Yogyakarta, Sabtu (20/10).

Anwar menambahkan, capaian dana desa semenjak 2015 hingga 2018 ini masuk dalam kategori memuaskan. Pembangunan infrastruktur dasar menyerupai jalan desa, jalan perjuangan tani, kanal irigasi, posyandu, dan lainnya memberi dampak pribadi pada masyarakat. Jumlah desa sangat tertinggal pun menurun.

“Kontribusi dana desa dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan tampak signifikan. Data mencatat, adanya penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan di pedesaan hingga sekitar 7,2 persen serta menurunkan angka kelaparan dari 12,54 persen di 2015 menjadi 7,5 persen pada tahun 2017,” ungkap Anwar.

Dia juga menjelaskan taktik pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan desa, yakni dengan menetapkan empat aktivitas prioritas. Empat aktivitas tersebut, sambungnya, yaitu Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung desa, membuatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).

“Prukades itu untuk menciptakan kluster ekonomi di desa-desa. Prukades memberi insentif supaya desa fokus membuatkan produk unggulannya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,” lanjutnya.

Delegasi dari organisasi ANAPROFIKO Timor Leste, Ilidio, mengaku terkesan dengan penyampaian dari Kemendes PDTT. Menurutnya, fokus pada pengembangan pertanian dan para petani yaitu dasar kehidupan yang sudah seharusnya dilakukan oleh negara.

“Kebijakan pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia memperlihatkan bahwa mereka sadar terhadap pentingnya sumber daya petani dan masyarakat pedesaan bagi kehidupan dan kualitas insan dan bangsa. Ini menawarkan ilham untuk lebih mengorganisasi petani di Timor Leste. Saat ini hanya ada ANAPROFIKO sebagai satu-satunya organisasi masyarakat yang bergerak untuk sektor pertanian,” katanya.

Ilidio menambahkan, lembaga ini memotivasi dirinya untuk melaksanakan lobi yang lebih efektif kepada pemerintah Timor Leste semoga lebih berpihak kepada petani. Dirinya meyakini tidak akan ada kehidupan jikalau tidak ada petani.

Turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Direktur IFAD Regional Asia Pasifik, Nigel Brett, yang didampingi oleh IFAD-Country representative dari masing-masing negara di Asia-Pasifik. Para perwakilan tersebut diantaranya berasal dari Vietnam, Kamboja, Srilangka, Pakistan, Fiji dan Timor Leste.

Sebelumnya, pertemuan lembaga petani global ini sudah dilangsungkan sebanyak lima kali mulai tahun 2008, 2010, 2012, 2014 dan 2016. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencar ilmu dari pengalaman antar petani di daerah Asia Pasifik dan dinamika keterlibatan organisasi petani dengan IFAD di daerah Asia Pasifik baik di tingkat regional dan negara.(*/Kemendesa)

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Kemendesa Pdtt Perkuat Sinergitas Dengan Daerah

INFODES - Hubungan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah tempat terus diperkuat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terutama sehabis empat tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal desa, yang dibarengi dengan adanya kegiatan dana desa dan pendampingan.

Dalam memperkuat kekerabatan koordinasi dengan daerah, Kemendesa PDTT RI mengundang Kadis PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Satker/PPK Dekonsentrasi, dan camat, dari beberapa provinsi dalam rangka menyamakan persepsi sehubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. Turut diundang pihak Bank Dunia, Konsultan Nasional PID dan P3MD. Kemendesa berharap ada input untuk perbaikan dan optimalisasi yang akan dilakukan kementerian ini kedepannya.

“Mari kita berdiskusi, menuangkan pikiran, gagasan dan saran untuk penilaian dan koordinasi UU Desa. Ada prestasi yang telah dicapai, tapi ada juga non prestasi ketika UU ini diterapkan,” kata Sekretaris Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa (PPMD) Kemendesa PDTT, H. Mukhlis, ketika membuka kegiatan penilaian dan koordinasi pendampingan pelaksanaan UU Desa Tahun 2014 di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, berlangsung antusias dan dinamis. Seluruh permintaan member masukan dan saran yang konstruktif ihwal optimalisasi kegiatan dana desa dan pendampingan di lapangan. Seluruh input dicatat dan akan ditelaah guna melaksanakan penilaian kebijakan pelaksanaan UU Desa yang berkaitan dengan Tupoksi Kemendesa.

Di hadapan penerima kegiatan penilaian dan koordinasi UU Desa Nomor 6, Mukhlis menyatakan bahwa tahun 2018 ini, terjadi penurunan masalah penyimpangan (pidana) dana desa. Kalau 2017 kemudian jumlah penyimpangan yang ditangani pegawapemerintah penegak aturan 1.000 lebih, maka tahun ini hanya 826 kasus. “Alhamdulillah terjadi penurunan yang signifikan. Untuk masalah penyimpangan admnistrasi, tim APIP (aparat pengawas internal pemerintah) yang hendel, ”ungkap Sesdirjen.

Selaku kementerian yang secara teknis menangani dan mengelola dana desa, sambung Mukhlis, pihaknya sudah membangun koordinasi dan kesepakatan dengan semua pihak. Pemprov, pemda, pegawapemerintah penegak hukum, sekolah tinggi tinggi, sudah ada nota kesepahaman yang dibuat. Tujuannya untuk mengadvokasi kepala desa dan perangkat desa dalam memakai dana desa. Sehingga kepala desa merasa nyaman dan luwes mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya.

“60 persen kades kita hanya menamatkan pendidikan setingkat SMA. Bahkan ada sekian persen tidak hingga menamatkan pendidikan formal. Ini yang kita tetap upayakan sehingga penggunaan dana desa sanggup optimal, berkualitas, efektif dan efisien, ”ujarnya lagi.

Standar pelaporan pertanggungjawaban keuangan di desa, dibutuhkan sanggup sederhana. Tidak terlalu rumit. Ini maksudnya, kata Mukhlis, supaya dalam waktu setahun, para kepala desa dan jajarannya tidak hanya berkutat pada pelaporan pertanggungjawaban. Serapan anggaran juga baik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga sanggup berjalan simultan.

Begitupun dengan pendampingan, Mukhlis mengakui terus dievaluasi dan dimonitoring kinerja para pendamping desa. Kapasitas mereka juga ditingkatkan melalui banyak sekali pelatihan. “Dana desa yakni salah satu sumber prioritas pembiayaan di desa. Oleh alasannya yakni itu, banyakpihak yang ikutterlibat mengawasinya,”sebut Mukhlis.

Senada dengan Sesdirjen PPMD, dalam laporan panitia yang disampaikan Direktur PMD M Fachri, dinyatakan bahwa kurun 4 tahun usia UU No.6/2014, UU ini sudah berhasil mengubah paradigm masyarakat dalam berdesa. Capaian-capaian dana desa sudah luar biasa. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, tambatan perahu, posyandu, sudah terlihat hasilnya. Begitupun dengan pemberdayaan masyarakat, juga sanggup dicek hasilnya.

Positif sekali. Dana desa telah berhasil membangun Indonesia dariwilayah pinggiran sebagaimana nawacita ke-3,”ujar Fachri.

Kedepan, juga didorong upaya supervise yang dilakukan pemprov dan pemkab setempat terkait dana desa. Kemendesa berharap supaya fungsi supervisi lebih intens dilakukan daerah. “Sepervisi masih kurang dari daerah,”katanya Direktur PMD.

Oleh alasannya yakni itu, kata Fachri, kegiatan ini penting diadakan guna menerima masukan dan umpan balik antara pemerintah dan pemda, dalam rangka percepatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, khususunya melalui kegiatan pendampingan terhadap PID dan P3MD. Dana desa harus terus dikawal demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Thoib Pasaribu (Tenaga Ahli P3MD-PID Provinsi Sumatera Utara) didampingi Arjuna (Tenaga Ahli P3MD-PID) Kabupaten Pakpak Bharat, menyambut positif kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Kemendesa PDTT dan Daerah, dan seluruh Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Program Inovasi Desa (PID) sebagai amanat UU Desa.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain, Direktur Pembiayaa dan Transfer Non Perimbangan Kementerian Keuangan, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemdes Kemendagri, Kepala Binopsal Baharkam Polri, dan Satgas Dana Desa.(REL)

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Kemendes Tegaskan Permintaan Seminar Eksekutif Bumdes Dan Bendahara Yaitu Hoak

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa usul seminar dengan tema "Meningkatkan Mutu dan Pentingnya Pengelolaan BUMDes", yang ditujukan kepada Direktur BUMDes dan bendahara yaitu informasi palsu atau hoak.

Dalam surat usul tersebut, dijelaskan bahwa untuk biaya kemudahan seminar sepenuhnya dari Kemendes. Adapun daerah pemesanan tiket penerbangan, penjemputan dan pengantaran pribadi ke penginapan hotel, sanggup dihubungi travel yang kami tunjuk yaitu Travel Ramadhan nomor 085314489175.

Mengutip dari situs kemendes.go.id, surat usul seminar yang ditujukan kepada Direktur BUMDes dan Bendahara yaitu informasi bohong alias tidak benar. Terkait hal ini, pemalsuan telah dilaporkan kepada pegawanegeri yang berwenang.

Indikasi pemalsuan terlihat terang dari kesalahan pencantuman nama direktorat jenderal. Kesalahan lainnya berkaitan dengan inkonsistensi pejabat dan kantornya.

Kepada pihak-pihak yang mendapatkan usul palsu tersebut, atau menemukan hal serupa pada lalu hari, disilakan untuk melaporkan kepada Kementerian Desa PDTT. Nomor telepon aduan ialah 1500040.

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Presiden Ifad Apresiasi Keberasilan Indonesia Dalam Membangun Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menghadiri lembaga internasional IFAD Governing Council 2019 ke-42 di Roma, Italia yang digelar pada 14-15 Februari.

Dalam lembaga internasional ini, salah satunya akan fokus pada tema penemuan pedesaan dan kewirausahaan. IFAD dengan mandat khusus untuk memungkinkan transformasi pedesaan mempunyai tugas penting dalam membuat kondisi untuk penemuan dan kewirausahaan supaya berkembang di kawasan pedesaan.

Mendes PDTT Eko Putro Sanjojo menjadi pembicara pada Sesi interaktif yang akan fokus pada derma International Fund for Agricultural Development (IFAD) atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural yang salah satunya untuk kegiatan penemuan dan kewirausahaan dan keterlibatannya dalam proses inovatif.

Dalam sesi ini Mendes membuatkan pengalaman soal dana desa dan model pembagunan pedesaan di Indonesia serta aneka macam capaian yang telah di capai dengan dana desa.

Presiden The International Fund for Agricultural Development (IFAD) Gilbert Houngbo mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait kegiatan dana desa yang dinilai merupakan sebuah transformasi untuk wilayah perdesaan yang mempunyai banyak manfaat untuk semua pihak dan sejalan dengan program-program IFAD untuk membangun wilayah perdesaan melalui bidang pertanian.

"Apa yang paling mengesankan bagi saya yaitu dalam kegiatan dana desa ini, pembangunan dilakukan terintegrasi antara sektor pembangunan sosial dan ekonomi," katanya.

Dalam lembaga IFAD Governing Council ke 42 ini para delegasi mengeksplorasi bagaimana IFAD bekerja untuk memastikan pengembangan rantai perjuangan pertanian yang mempunyai tugas penting terhadap gender dan gizi. Selain itu juga terkait tugas kewirausahaan sosial dan penemuan dalam mempromosikan ketahanan dan mengatasi tantangan global serta dampak teknologi gres pada masa depan pertanian telah mengalami perkembangan.

Dalam lembaga internasional ini juga akan dilakukan peluncuran Agribusiness Capital Fund (ABC Fund), panel cowok dan briefing wacana G20.

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana desa semenjak 2015-2018 sebesar Rp 187 triliun dan tahun 2018 ditambah menjadi Rp 70 triliun sehingga dalam lima tahun, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.

Adanya dana desa dipastikan bahwa setiap desa mendapat anggaran pembangunan dari pusat. Karena dana desa itu rumusnya 72 persen dibagi rata kesemua desa. 25 persen ditambahkan ke desa-desa menurut luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah org miskin dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan sisanya ditambahkan untuk desa-desa yang masuk kategori tertinggal atau sangat tertinggal.

Dalam tata kelola dana desa setiap tahun terus mengalami perkembangan alasannya yaitu akad berpengaruh dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan derma pendampingan dari pendamping desa yang tersebar di seluruh nusantara, serta derma dari Kepolisian RI, Kejaksaan, BPKP dan BPK.

Hal yang sangat membanggakan yakni capaian dana desa selama 4 tahun yang telah bisa mengatakan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, menyerupai terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

"Kalau kita melihat, selama 4 tahun telah terjadi penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen, peningkatan pendapatan perkapita hampir 50 persen, pembukaan lapangan kerja melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), BUMDes, desa wisata, angka pengangguran di desa turun daripada di kota dan Gini ratio di desa terus meningkat. Jadi, telah banyak keberhasilan yang dicapai dari dana desa," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.

Sumber: https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2793/mendes-pdtt-jelaskan-sukses-dana-desa-di-roma

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Dana Desa Dapat Dipakai Untuk Pencegahan Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperlihatkan pembinaan terkait narkoba dalam rangka mewujudkan desa higienis dari narkoba dibalai-balai yang di miliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pelatihan diberikan dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman bersama dengan perjanjian kerja bersama antara Kemendes PDTT dan BNN dengan aneka macam kegiatan salah satunya masing-masing balai yang dimiliki Kemendes PDTT mengadakan perjanjian kerja bersama (PKB) dalam rangka mengoptinalkan tugas Balai Latihan Masyarakat (BLM) untuk bisa memperlihatkan edukasi kepada masyarakat desa dalam rangka mendorong dan mendukung aktivitas BNN yaitu desa bersinar (bersih dari narkoba).

"Ini yakni salah satu langkah yang sangat taktis. Kalau kita menciptakan perlindungan untuk penyebaran narkoba, perlindungan yang paling efektif yakni ditingkat perdesaan," kata Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi ketika memperlihatkan instruksi pada aktivitas Rapat Kerja Teknis Bidang Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Se-Wilayah Kalimantan Tahun 2019 di Banjarmasin pada Rabu (20/2).

Menurutnya, perdesaan dihentikan diintervensi oleh narkoba. Dengan penguatan modal sosial yang ada diperdesaan harusnya bisa menanggulangi serta bisa membersihkan seluruh potensi yang menjadikan imbas dari luar untuk membawa narkoba ke desa.

Berikut salah satu Contoh Perdes ihwal Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa.

Oleh alasannya yakni itu, pembinaan penting dilakukan dalam rangka memperlihatkan pemahaman.

"Pelatihan tahun ini akan dilaksanakan di balai dan di wilayah atau lapangan dengan narasumbernya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kota BNNK (BNNK)," katanya.

Lebih lanjut, Anwar menyampaikan bahwa dana desa juga bisa dipakai untuk pencegahan narkoba melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Ketika dana desa bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan salah satunya yakni bagaimana memperlihatkan pengetahuan kepada masyarakat akan ancaman dari narkoba, bagaimana menguatkan pranata keluarga, sosial, supaya mereka menyampaikan say no to narkoba, dana desa bisa dipakai untuk itu," katanya.

Kemendes PDTT dalam mengawal desa, tempat tertinggal dan transmigrasi menginginkan desa-desa sebagai benteng pertahanan yang efektif, sehingga tidak masuk narkoba dan radikalisme.

Perlu diketahui bahwa Balai Latihan Masyarakat (BLM) yang dimiliki Kemendes PDTT menyediakan sebuah pembinaan yang bertujuan meningkatkan keahlian dan kompetensi masyarakat desa untuk mengelola desanya sendiri. BLM juga sebagai tempat sarana penemuan perdesaan dan juga sebagai Balai untuk mencar ilmu berbagi desanya. (Sumber: Kemendes)

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Belajar Ke Tiongkok Kades Siap Wujudkan Perubahan Untuk Desa

Para Kepala Desa (Kades) yang dikirim untuk berguru ke Tiongkok menyatakan bertekad membawa perubahan untuk desa sesudah kembali ke Indonesia. 

Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Udi Hartoko usai pelepasan akseptor studi banding di Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, Jakarta, Jumat (22/3).

“Belum hingga ke Tiongkok, tapi kami sudah sangat besar hati sekali. Kami akan berguru sungguh-sungguh di Tiongkok. Kami akan bawa perubahan untuk desa di Indonesia sesudah kami pulang dari Tiongkok,” ujarnya.

Seperti diketahui, Tiongkok dikenal sebagai negara yang berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan hingga 100 kali lipat dalam 40 tahun, adalah dari 20 US Dollar menjadi 2.000 US Dollar. Termotivasi dari keberhasilan tersebut, Udi berharap Indonesia bisa meraih keberhasilan serupa dalam waktu 10-20 tahun.

“Mudah-mudahan dengan semangat kami semua, jikalau di Tiongkok butuh 40 tahun, biar di Indonesia bisa 10-20 tahun untuk merubah Indonesia. Karena kami punya keinginan untuk merubah desa di Indonesia menjadi desa maju menyerupai di Tiongkok,” ujarnya.

Terkait studi banding tersebut ia berterimakasih kepada pemerintah yang telah menawarkan kesempatan untuk berguru memajukan desa dari negara lain. Ia juga berterimakasih kepada Kedutaan Besar Tiongkok yang telah mendapatkan kepala desa, pendamping desa, dan pegiat desa Indonesia untuk berguru di Tiongkok.

“Semoga ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita semuanya. Dan ini akan kami ceritakan pengalaman kami kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bagi kami dan masyarakat, inilah sejarah yang sangat luar biasa,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya di hari yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo telah melepas sejumlah kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa yang akan mengikuti studi banding ke negara Korea dan China.

Rencananya, studi banding perdesaan ini juga akan dilaksanakan di beberapa negara lain menyerupai India, Malaysia, dan beberapa negara yang mempunyai keberhasilan mengelola perdesaan lainnya. (Sumber: Kemendes)

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Dana Desa Tingkatkan Pendapatan Petani

INFODES - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, infrastruktur yang dibangun oleh dana desa berkontribusi membantu meningkatkan pendapatan petani Indonesia. 

Menurutnya, infrastruktur tersebut membantu peningkatan produktifitas dan mempermudah susukan pertanian, yang berdampak pada penurunan biaya produksi sampai distribusi.

Hal tersebut dikatakan ketika menjadi keynote speaker pada Konferensi Regional dalam rangka Memperkuat Ketahanan Pangan, Gizi,dan Kesejahteraan Petani Asia Tenggara di Jakarta, Kamis (4/4).

"Karena jikalau tidak ada infrastruktur, setiap hari petani akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Dengan adanya infrastruktur, sanggup menurunkan biaya sehingga petani bisa mendapat laba yang lebih banyak," ujarnya.

Terkait infrastruktur tersebut, lanjutnya, Indonesia semenjak tahun 2015 mempunyai kegiatan yang memperlihatkan dana pribadi ke seluruh desa (dana desa). Menurutnya, ketika pertama kali disalurkan dana desa tersebut fokus pada pembangunan infrastruktur.

Tidak sedikit jenis infrastruktur dari dana desa yang membantu peningkatan produksi dan susukan pertanian menyerupai jalan desa, jembatan, jalan pertanian, saluran irigasi, embung, drainase, dan penahan tanah.

"Pertama yang dibangun yakni untuk infrastruktur. Ada banyak infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pertanian," ungkapnya.

Di sisi lain, menurutnya, Indonesia juga mempunyai kegiatan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), dengan menciptakan klaster-klaster ekonomi perdesaan. Prukades melibatkan 19 kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta.

"Desa miskin karen mereka banyak tidak fokus, memperoduksi banyak komoditi sehingga tidak mencukupi skala ekonomi. Mengatasinya, kami punya Prukades untuk menciptakan klaster ekonomi," terangnya.

Eko mengatakan, model pembangunan desa yang diterapkan Indonesia ketika ini telah bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat desa, yakni Rp572.586 pada tahun 2013 menjadi Rp804.011 pada tahun 2018.

"Angka stunting juga mengalami penurunan secara signifikan dari 37 Persen pada tahun 2013 menjadi 30 persen pada tahun 2018," ungkapnya (Kemendes PDTT).

Sumber http://risehtunong.blogspot.com

Jokowi Sebut Kades Presidennya Desa

INFODES - Presiden Joko Widodo berkomitmen mengalokasikan dana operasional untuk kepala desa dan akan menyederhanakan format laporan pertanggung tanggapan dana desa. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika memperlihatkan aba-aba dalam Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia di Senayan, Jakarta, Rabu (10/4).

Ia menjelaskan bahwa total anggaran dana desa yang sudah digelontorkan semenjak tahun 2015-2019 sebesar Rp 257 Triliun artinya kepala desa mempunyai tanggungjawab yang besar dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa untuk banyak sekali bentuk pembangunan ibarat jalan desa, embung, BUMDes dan lain-lain.

"Sehingga diharapkan juga dana operasional untuk kepala desa, sehingga mengontrol, mengawasi, penggunaan dana desa dilapangan betul-betul dapat efektif. Jangan hingga nanti tidak ada dana operasional, dicari-cari dengan jurus penyelewengan. Lebih manis yang legal, yang sudah kita tentukan dengan hukum yang ada itu akan lebih baik," terangnya. 

Untuk besaran jumlahnya akan dirumuskan lalu dengan Kementerian Keuangan.

Selain mengenai dana operasional, Presiden Joko Widodo juga merespon banyaknya keluhan perihal rumitnya pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa. Untuk itu, pihaknya akan menyederhanakan format laporan tersebut.

"Laporan juga akan disederhanakan, nanti Mendes bersurat ke Menkeu. Kita tahu kepala desa kan pendidikannya macam-macam, jadi laporan itu tidak usah tebal-tebal, ruwet-ruwet, jikalau saya orientasinya bukan prosedur, saya orientasinya hasil. Lha akibatnya sudah terang ada kan, laporan hanya bersifat administratif, prosedur," ungkapnya.

Dalam program tersebut, Presiden Jokowi juga memperlihatkan apresiasinya kepada para kepala desa. Dirinya mengakui kerja keras dari para kepala desa yang kerja hingga 24 jam. Dan semua kerja kerasnya terlihat dari capaian yang sudah dilakukan di desa diantaranya 191 ribu kilometer jalan desa, 24 ribu unit posyandu, 50 ribu unit PAUD, 8900 pasar desa, 58 ribu unit irigasi, 1,1 juta meter jembatan, yang kesemuanya itu dibangun dari dana desa.

Baca juga: Presiden IFAD Apresiasi Keberasilan Indonesia Dalam Membangun Desa.

"Membangun desa artinya membangun Indonesia. Dan bapak/ibu (kades) sekalian yaitu presidennya desa.

Total alokasi anggaran dana desa Rp 257 Triliun anggaran yang diberikan pada desa, dan saya pastikan anggarannya akan naik terus kedepannya," ujarnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa kunci kemajuan desa ada dua. Pertama kepemimpinan yang menguasai tata kelola dan inovasi. Kedua memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia.

"Kedepan dana desa akan difokuskan ke ekonomi dan inovasi. Berikan suntikan semoga produk berkualitas dan mempunyai daya saing. Dorong semoga kemasannya baik, mengangkat dari desa ke market place nasional lalu pasar global," pesannya. (diolah dari sumber kemendes PDTT)

Sumber http://risehtunong.blogspot.com