Showing posts with label FGI. Show all posts
Showing posts with label FGI. Show all posts

Wednesday, January 10, 2018

√ Pendaftaran Dan Login Cara Pengisian Pupns

Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 akan dilakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang mencakup tahap pemutaktiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi kawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Jadwal Pelaksanaan E-PUPNS Tahun 2015
1. Persiapan pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau e-PUPNS dilakukan oleh user admin sistem paling lambat selesai bulan Agustus 2O15.
Pengisian formulir e-PUPNS dilalrukan hingga dengan aktrir bulan November 2015.
3. Proses verifikasi dilakukan hingga dengan selesai bulan Desember 2015.

Sanksi
1. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutaklriran data melalui e-PUPNS pada periode yang telatr ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
2. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Prosedur Pendaftaran PUPNS
l. Setiap PNS dalam melaksanakan entri Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau PUPNS harus pendaftaran terlebih ndahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan.
2. Pada ketika melaksanakan registrasi, PNS yang bersangkutan memakai Nomor Induk Pegawai (NIP) dan menciptakan kata sandi untuk mendapatkan nomor register.
3. Nomor register sebagaim4la dimaksud pada angka 2 dipakai sebagai usemante yang dipakai bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam sistem e-PUPNS.
4. Nomor pendaftaran sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpakan dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan/atau dicetak dan dipakai sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.
5. Bukti pendaftaran sebegieimana tersebut pada angka 3 dibentuk berdasarkan tumpuan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yattg merupakan skema tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.


Pengisian Formulir e-PUPNS
1. PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register sebagaimana dimaksud pada abjad A angka 2 unhrk sanggup mengisi pada formulir e-PUPNS.
2. Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari  data sebagai berikut:
a. Data Utama PNS;
b. Data Posisi;
c. Data Riwayat;
d. Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
e. Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
f. Data StakehoLder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE); dibentuk berdasarkan tumpuan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 hingga dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. PNS menyelidiki keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah akurat atau Iengkap, PNS sanggup eksklusif mengirim data untuk dilakukan prroses verifikasi data.
5. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS melaksanakan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.
6. Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada user verifikator pada jenjang  terendah.
7. Setelah melaksanakan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
8. Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan prrosesvalidasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS.
9. PNS sanggup memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan prqgress datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.

Contoh Form Isian PUPNS 2015 online

Kewenangan Verifikasi Data
1. Kewenangan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada abjad B angka 6 dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut:
a. Pada Instansi Rrsat
1) Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di linglinrngan Kantor Wilayah /Kantor/lJnit Pelaksana Teknis atau sejenis.
2l Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor pusat.
3) Badan Kepegawaian Negara.
b. Pada Instansi Daerah
1) Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD).
2l Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau sejenisnya.
3) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4l Badan Kepegawaian Negara.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka L, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Verifikasi Data
1. User verifikator melaksanakan verifikasi data PNS sesuai kewenangan yang dimiliki.
2. Verifikasi dilakukan sesudah data PNS masuk ke inbox user verifikator.
3. Proses verifikasi data PNS yang dimutakhirkan dilalmkan dengan memerhatikan dan menyelidiki dokumen pendukung yang dilampirkan.

Penunjukan User Admin Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau E-PUPNS
1. Pelaksanaan e-PUPNS diawali dengan penunjukan user admin sistem yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat yang bertanggung jawab  di bidang kepegawaian di instansi masing-masing.
2. Tugas dan kewenangan user admin sistem antara lain:
a. menunjuk user verifikator;
b. melengkapi data unit kerja;
c. melengkapi data akomodasi kesehatan pemerintah; dan
d. akomodasi pendidikan di lingkungan instansinya.
3. User admin sistem instansi hanrs sudah selesai melaksanakan kiprah dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada tarapan persiapan pelaksanaaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau e-PUPNS.

Sistem Bantuan E-PUPNS/ Help Desk System (Hds)
1. Untuk menduLung kegiatan e-PUPNS 2015 BKN menyiapkan sistem bantuan/HDS.
2. HDS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipakai untuk membantu pendaftara.n dan proses pengisian e-PUPNS apabila mengalami kesulitan.


Penanggung Jawab Dan Tim Pelaksana Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil atau E-PUPNS
E-PUPNS dilaksanakan oleh tim pelaksana sentra dan kawasan yang terdiri dari:
1. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS nasional ialah Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS regional adalatr Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara sanggup membenhrk tim nasional pelaksana e-PUPNS.
4. Pimpinan Instansi Rrsat/Instansi Daerah sanggup membentuk tim pelaksana e-PUPNS di lingkungannya masing-masing.
5. Tim pelaksana e-PUPNS terdiri atas:
a. UserAdmin Sistem;
b. UserVerifikator; dan
c. User Executive.


Berikut ini cara Registrasi Pendaftaran e-PUPNS 2015
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) mendata ulang PNS baik PNS daerah, PNS pusat, termasuk guru PNS. Pendataan ini sesuai dengan Peraturan kepala BKN nomor 19 tahun 2015.
Cara Registrasi PUPNS Online Melalui Situs BKN.GO.ID
1. Untuk melaksanakan pendaftaran PUPNS, kunjungi situs yang disediakan BKN, yaitu https://epupns.bkn.go.id/registrasi


2. Masukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) gres tanpa spasi, kemudian klikcari. Lalu muncul nama dan instansi pemerintah tempat bekerja. Ketik email Anda, kemudian klik lanjut

3. Ketik kata kunci Anda, menyerupai kalau Anda menciptakan email, facebook dan sebagainya. Ketik ulang kata kunci di konfirmasi kata kunci, dan tulis nama ibu kandung. Pilih pertanyaan keamanan, silakan pilih salah satu. Kemudian masukkan aba-aba captcha yang sesuai dan klikRegistrasi.




4. Jika sudah akan muncul Regitrasi Sukses, dengan tampilan nomor registrasi, NIP baru, nama Anda dan instansi. Klik cetak untuk mencetak eksklusif atau menyimpan kartu tanda bukti pendaftaran PUPNS.



5. Kartu tanda bukti ada dua, satu untuk tim verifikasi dan satu untuk PNS. Tim verifikasi tergantung instansi Anda bekerja, kalau instansi pemerintah kabupaten/kota, maka yang memverifikasinya ialah BKD kabupaten/kota.


Setelah selesai pendaftaran Anda menunggu verifikasi, sesudah di verifikasi tahap selanjutnya ialah memasukan data PNS tersebut, panduan ini mungkin sedikit berkhasiat dalam mengisi data die-PUPNS 2015 ini:
Berikut langkahnya
1.   PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register sebagaimana dimaksud pada abjad A angka 2 untuk sanggup mengisi pada formulir e-PUPNS.

LOGIN PUPNS BAGI YANG SUDAH REGISTRASI (KLIK DISINI)

2.   Formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari data sebagai berikut:
Data Utama PNS;
Data Posisi;
Data Riwayat;
Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
Data StakehoLder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS
Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE);dibuat berdasarkan tumpuan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
Form Isian lanjutan PUPNS 2015 online

  • PNS menyelidiki keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e- PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 2.
  • Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah akurat atau Iengkap, PNS sanggup eksklusif mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
  • Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS melaksanakan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.
  • Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada user verifikator pada jenjang terendah.
  • Setelah melaksanakan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
  • Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan prroses validasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS.
  • PNS sanggup memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan
  • progress datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.
Contoh Form suplemen PUPNS 2015 online bagi PNS Guru
Cara Mendaftar/Registrasi e-PUPNS :

Mekanisme pendaftaran Pendataan Ulang PNS ( PUPNS ) ialah dengan langkah-langkah sebagai berikut :


Setelah tampil menunya, silakan klik "Daftar"

Friday, January 5, 2018

√ Soal Ukg Pkb Mata Peajaran Ppkn

Berikut ini soal uji kompetensi guru UKG mata pelajaran PKN Sekolah Menengah Pertama tahun 2015




1. Manfaat yang didapat kalau seseorang patuh terhadap norma yang berlaku yaitu ….
A. Merasa kondusif dalam setiap langkah hidupnya
B.  Praktis memperoleh segala apa yang diinginkan
C.  Mendapat penghargaan sebagai pribadi yang baik
D.  Mendapatkan laba dalam kehidupan ekonomi
E.  Selalu mendapat kesempatan untuk melaksanakan sesuatu

2. Lembaga pembentuk dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ….
A. Mahkamah Agung
B.  Mahkamah Konstitusi
C.  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D.  Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
E.  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)


3. Kekuatan aturan Peraturan Perundang-undangan yaitu sesuai dengan ….
A. Hirarki penjenjangan
B.  Jenis peraturan perundang-undangan
C.  Isinya yang sanggup mengikat secara umum
D.  Hasil musyawarah mufakat pemuka/masyarakat
E.  Lembaga yang berwenang mengeluarkan peraturan

4. Setiap  peraturan  perundang-undangan  dibuat  karena  benar-benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan asas ….
A. Keterbukaan
B.  Kejelasan hokum
C.  Kejelasan perumusan
D.  Organ pembentuk yang tepat
E.  Kedayagunaan dan kehasilgunaan

4. Faktor penghambat utama dalam penegakan HAM di Indonesia yaitu ….
A. Terbatasnya perangkat hokum
B.  Rendahnya kesadaran warga Negara
C.  Kurangnya ketertiban dan keamanan
D. Kurangnya pemberdayaan lembaga-lembaga social
E.  Kurangnya pemebrdayaan lembaga-lembaga keagamaan

5. Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  pembatasan  yang ditetapkan ….
A. Norma
B.  Negara
C.  Pemerintah
D. Undnag-undang
E.  Keputusan presiden

6. Lembaga proteksi HAM yang melindungi korban tindak kekerasan orang hilang adalah….
A. Kontras
B.  Komnas PA
C.  Komnas HAM
D.  Komnas Perempuan
E.  Lembaga Bantuan Hukum HAM

7. Dalam  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat,  azaz  yang  meletakkan  hak  sesuai  dengan konsteks  atau  tujuan  kegiatan,  baik  yang  dilakukan  oleh  institusi,  maupun  aparatur  pemerintah yang dilandasai oleh etika intern dan etika internasional disebut sebagai azaz ….
A.  Manfaat
B.  Proporsionalitas
C.  Musyawarah untuk mufakat
D. Kepastian hokum dan keadilan
E.  Keseimbangan hak dan kewajiban

8. Dalam  prakteknya  Indonesia  melaksanakan  system  pemerintahan  demokrasi  antara  demokrasi …..
A. Kuno dan modern
B.  Maju dan terbelakang
C.  Liberal dan konstitusional
D. Langsung dan tidak langsung
E.  Parlementer dan presidensial

9. Negara  modern  dengan  system  pemerintahan  demokratis,  semua  kekuasaan  Negara  dibagi-bagi berdasarkan  konstitusi  (undang-undang  dasar)  dengan  tujuan  menghindari  terjadinya penyalahgunaan ….
A. Kekuasaan
B.  Kedaulatan 
C.  Keteraturan
D. Kewenangan
E.  Kepercayaan

10. Pentingnya suatu kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat adalah….
A.  Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat
B.  Tersalurkannya aspirasi warga masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya
C.  Dilindunginya hak-hak warga masyarakat secara adil dalam memenuhi kepentingannya
D.  Peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk saling ketergantungan memperjuangkan kepentingannya
E.  Terpenuhi kepentingan atau hak-hak warga masyarakat secara adil tanpa ada yang merasa dirugikan

Draf Latihan soal uji kompetensi guru UKG mata pelajaran PKN Sekolah Menengah Pertama tahun 2015
11. Ideologi bagi suatu Negara sangat penting sebagai ….
A. Sasaran untuk mencapai tujuan
B.  Alat menarik kepercayaan bangsa lain
C.  Pedoman untuk mencapai tujuan Negara
D. Aturan untuk mendapat ratifikasi bangsa lain
E.  Dasar untuk mendapat investasi Negara sahabat

12. Pancasila  sebagai  dasar  negara  mengandung  pengertian  bahwa  Pancasila  sebagai  dasar  untuk mengatur ….
A.  Kepentingan nasional
B.  Kehidupan sehari-hari
C.  Kehidupan berbangsa
D. Penyelenggaraan Negara
E.  Kehidupan bermasyarakat


13. Sila Pancasila yang sanggup menjiwai dan mencakup sila-sila yang lain yaitu ….
A. Kerakyatan
B.  Persatuan Indonesia
C.  Ketuhanan Yang Maha Esa
D. Kemanusiaan yang adil dan beradab
E.  Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
14. Ancaman nonmiliter yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu ….
A.  Agresi terhadap kedaulatan wilayah NKRI
B.  Spionase yang dilakukan oleh militer Negara lain
C.  Sabotase dari Negara lain untuk merusak obyek vital nasional
D. Aksi terror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan t3r0ris internasional
E.  Maraknya perdagangan narkotik dan obat-obatan terlarang di Indonesia

15.  Pokok Pikiran I yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan sila Pancasila yaitu ...
A.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
B.Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;
C.Persatuan Indonesia;
D.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kecerdikan dalam permusyawaratan/ perwakilan 

16.  Istilah untuk menyebut sikap atau sikap yang memalsukan budaya Barat adalah....
A. globalisasi 
B. internasionalisasi  
C. modernisasi
D. westernisasi 

17.  Hukum yang sedang berlaku pada suatu negara dan waktu tertentu, adalah...
A.Ius Constituendum
B.Ius Soli
C.Ius Sanguinus
D.Ius Constitutum

18.  Konsekuensi kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagai hak asasi manusia, maka kemerdekaan mengemukakan pendapat itu dimiliki oleh ...
A.rakyat
B.warga negara
C.penduduk
D.setiap orang


19.  Hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melaksanakan pekerjaan  sosial merupakan contoh–contoh yang dijamin dalam
A.hak untuk hidup
B.hak menyebarkan diri;
C.hak atas rasa aman
D.hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

20.  Tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi adalah....
A.  untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang kritis
B.  untuk menumbuhkan sikap warga negara yang agresif
C.  untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif
D.  untuk mencetak kader bangsa yang apatis

Draf Latihan soal uji kompetensi guru UKG mata pelajaran PKN Sekolah Menengah Pertama tahun 2015
21.  Unsur – unsur terpenting dalam pengertian hakekat HAM yaitu ...
A. merupakan karunia Tuhan YME, dimiliki setiap manusia, tidak sanggup diberikan kepada orang lain, dan dihentikan dihapus dengan alasan apapun.
B .merupakan karunia Tuhan YME, dimiliki setiap manusia, sanggup diberikan kepada orang lain, dan boleh dihapus dengan alasan untuk kepentingan umum.
C. merupakan karunia Tuhan YME, dimiliki setiap manusia, sanggup diberikan kepada orang lain, dan boleh dihapus dengan alasan untuk kepentingan umum.
D. merupakan karunia Tuhan YME, dimiliki setiap warga Negara yang telah berumur 18 tahun, dan boleh dihapus dengan alasan untuk kepentingan pemerintah.

22.  Bangsa Indonesia mengakui bahwa insan yaitu makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga kemerdekaan disamping merupakan hasil jerih payah usaha bangsa Indonesia juga merupakan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan ratifikasi adanya …
A. nilai hak kodrat
B. nilai pemersatu bangsa
C. nilai religius
D. nilai demokrasi

23.  Bangsa Indonesia mengakui bahwa insan yaitu makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga kemerdekaan disamping merupakan hasil jerih payah usaha bangsa Indonesia juga merupakan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan ratifikasi adanya …
A.nilai hak kodrat
B.nilai pemersatu bangsa
C.nilai religius
D.nilai demokrasi

23. Tujuan pokok dari hukum, yaitu ...
A.keseimbangan
B.keselarasan
C.kepastian
D.ketertiban


23. Pernyataan:
1.  Pengakuan terhadap hak asasi manusia
2.  Pendorong sikap dan tindakan manusia
3.  Petunjuk hidup dalam bersikap dan bertindak
4.  Benteng proteksi keberadaan masyarakat
5.  Petunjuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup
6.  Pemandu dan pengontrol sikap dan tindakan masyarakat
Fungsi norma dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan nomor ….
A. 1,2,3 dan 4
B.  1,2,3, dan 6
C.  2,3,4, dan 5
D. 2,3,4, dan 6
E.  3,4,5, dan 6

24. Hukum bersifat memaksa, yang bertujuan ….
A.  Untuk menciptakan takut masyarakat
B.  Tidak bertentangan  dengan keinginan masyarakat
C.  Dilaksanakan semoga tercapai kebutuhan masyarakat
D.  Ditaati, semoga ketertiban dalam masyarakat tercapai
E.  Untuk membatasi setiap acara dan sikap masyarakat

25. Di dalam penyusunan KTSP, sekolah sanggup melaksanakan jadwal pendidikannya sesuai dengan …..
A.  Waktu pembelajaran yang efektif
B.  Target ketuntasan mencar ilmu akseptor didik
C.  Contoh KTSP dari sekolah lain yang ditiru
D.  Pembuatan silabus dan system penilaiannya
E.  Karakteristik, potensi dan kompetensi akseptor didik

26. Kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP)  adalah  kurikulum  operasional  yang  disusun  dan dilaksanakan oleh ….
A. Guru
B.  Pemerintah pusat
C.  Satuan pendidikan
D.  Pemerintah provinsi
E.  Dinas pendidikan kabupaten/kota


27.  Di  bawah  ini  merupakan  harapan-harapan  dalam  terciptanya  kehidupan  yang  demokratis, kecuali….
 a. Pemerintahan yang bebas.
 b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
 c. Pelaksanaan pemilu yang bebas.
 d. Kebebasan untuk beroposisi.

28.  Demokrasi  langsung  dapat  terselenggara  secara  efektif  karena  beberapa  faktor  di  bawah  ini, kecuali……
 a. Wilayah negara yang terbatas.
 b. Permasalahan tidak terlalu kompleks.
 c. Majelis yang hanya terdiri dari 5000 hingga 6000 orang saja.
 d. Tidak adanya penduduk yang berjumlah besar

29. Demokrasi Pancasila adalah…..
 a. Demokrasi yang berketuhanan
 b. Demokrasi yang tidak langsung
 c. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
 d. Demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan  gotong royong  yang  ditujukan pada kesejahteraan rakyat.

30.  Dalam  demokrasi  Pancasila  terkandung  aspek  yang  mengemukakan  gambaran  manusia  dan mengakui harkat dan martabatnya serta menjamin terwujudnya insan Indonesia sesuai dengan citra harkat dan martabat manusia. Ini yaitu aspek……
 a. Aspek materiil
 b. Aspek normatif
 c. Aspek kodrati
 d. Aspek hukum

Draf Latihan soal uji kompetensi guru UKG mata pelajaran PKN Sekolah Menengah Pertama tahun 2015
31. Pemilu pertama di Indonesia, terselenggara dengan sistem……
 a. Dwi partai
 b. Multipartai
 c. Partai tunggal
 d. Semi multi partai

32. Di bawah ini merupakan kondisi yang lahir dari penerapan demokrasi terpimpin.
 a. Dominasi parlemen yang kuat
 b. Peranan partai politik dan pers yang sangat terbatas
 c. Pertikaian antar partai politik
 d. Tidak adanya kepastian hukum.

33. Di bawah ini termasuk soko guru demokrasi, kecuali ….
 a. Kedaulatan rakyat
 b. Jaminan hak asasi manusia
 c. Hak-hak mayoritas
 d. Kekuasaan mayoritas

34. Pada final masa Orde Baru, terdapat penyelewengan-penyelewengan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yakni…..
 a. Diakuinya hak-hak mayoritas
 b. Tidak adanya pembatasan pemerintah secara konstitusional
 c. Terdapat pluralisme sosial, ekonomi dan politik
 d. Hanya ada tiga patai politik

35. Dalam pemilu akan dipilih……
 a. DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten
 b. DPR, MPR, presiden dan wakil presiden
 c. Presiden dan wakilnya, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten
 d. DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, presiden dan wakil presiden.

40. Perilaku yang memberikan sumbangan terhadap tegaknya prinsipprinsip demokrasi adalah….
 a.     Musyawarah untuk mufakat
 b.    Menggunakan hak pilih dalam pemilu
 c.     Mengunakan haknya dengan seluas mungkin
 d.    Menghormati kekuasaan mayoritas

41. Demokrasi dimana rakyat menyalurkan kehendaknya dengan menentukan wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat, dinamakan . . . .
 a. demokrasi langsung
 b. demokrasi perwakilan
 c. demokrasi gabungan
 d. demokrasi sosialis

42. Salah satu asas demokrasi Pancasila yaitu asas kerakyatan, yang artinya .. . .
 a. kesadaran akan cinta kepada rakyat, bersikap merakyat, berjiwa kerakyatan .
 b. pemerintah harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
 c. keputusan dengan menampung banyak sekali aspirasi dan kehendak seluruh rakyat.
 d. suatu tata cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.

43.  Keterlibatan  rakyat  sebagai  pelaksana  kedaulatan  menurut  UUD  1945  adalah  dalam  hal sebagai berikut, kecuali . . . .
 a. Mengisi keanggotaan DPRD melalui pemilihan umum.
 b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum.
 c. Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilihan umum.
 d. Mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

44.  Lembaga  negara  yang  berwenang  melantik  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berdasarkan  hasil pemilihan umum yaitu . . . .
 a. MPR
 b. DPR
 c. Mahkamah Agung
 d. Mahkamah Konstitusi

45. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 , Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk . . . .
 a. melantik Presiden dan Wapres berdasarkan hasil pemilihan umum.
 b. memutus perselisihan wacana hasil pemilihan umum
 c. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
 d. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
46. DPR merupakan forum perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai forum negara dan mempunyai fungsi . . . .
 a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
 b. legislatif, eksekutif, dan anggaran
 c. eksekutif, legislatif , dan pengawasan
 d. legislatif, anggaran, dan pengawasan

47. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang disebut . . . .
 b. legislatif
 c. eksekutif
 d. yudikatif
 e. federatif

48.  Anggota  DPD  dari  setiap  propinsi  ditetapkan  sebanyak  empat  orang  dan  jumlah  seluruh anggota DPD tidak lebih dari . . . .
 a. 1/2 anggota DPR
 b. 1/3 anggota DPR
 c. 1/4 anggota DPR
 d. 1/5 anggota DPR

49. Hasil investigasi BPK diserahkan kepada . . . .
 a. Presiden dan DPR sesuai dengan kewenangannya
 b. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
 c. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
 d. MPR, DPR, DPD sesuai dengan kewenangannya.

50. Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  bertanggungjawab  atas  penyelenggaraan  pemilu  dan memberikan laporan secara sedikit demi sedikit atas pelaksanaan tugasnya kepada ….
 a. DPR dan Presiden
 b. Presiden dan MPR
 c. MA dan Mahkamah Konstitusi
 d. Presiden dan MA

Draf Soal Latihan uji kompetensi guru UKG mata pelajaran PKN Sekolah Menengah Pertama tahun 2015
51 Pernyataan:
1.  Pengakuan terhadap hak asasi manusia
2.  Pendorong sikap dan tindakan manusia
3.  Petunjuk hidup dalam bersikap dan bertindak
4.  Benteng proteksi keberadaan masyarakat
5.  Petunjuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup
6.  Pemandu dan pengontrol sikap dan tindakan masyarakat
Fungsi norma dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan nomor ….
A. 1,2,3 dan 4
B.  1,2,3, dan 6
C.  2,3,4, dan 5
D. 2,3,4, dan 6
E.  3,4,5, dan 6

52. Hukum bersifat memaksa, yang bertujuan ….
A.  Untuk menciptakan takut masyarakat
B.  Tidak bertentangan  dengan keinginan masyarakat
C.  Dilaksanakan semoga tercapai kebutuhan masyarakat
D.  Ditaati, semoga ketertiban dalam masyarakat tercapai
E.  Untuk membatasi setiap acara dan sikap masyarakat

53 Manfaat yang didapat kalau seseorang patuh terhadap norma yang berlaku yaitu ….
A. Merasa kondusif dalam setiap langkah hidupnya
B.  Praktis memperoleh segala apa yang diinginkan
C.  Mendapat penghargaan sebagai pribadi yang baik
D.  Mendapatkan laba dalam kehidupan ekonomi
E.  Selalu mendapat kesempatan untuk melaksanakan sesuatu

54. Lembaga pembentuk dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ….
A. Mahkamah Agung
B.  Mahkamah Konstitusi
C.  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D.  Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
E.  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

55. Kekuatan aturan Peraturan Perundang-undangan yaitu sesuai dengan ….
A. Hirarki penjenjangan
B.  Jenis peraturan perundang-undangan
C.  Isinya yang sanggup mengikat secara umum
D.  Hasil musyawarah mufakat pemuka/masyarakat
E.  Lembaga yang berwenang mengeluarkan peraturan

56. Setiap  peraturan  perundang-undangan  dibuat  karena  benar-benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan asas ….
A. Keterbukaan
B.  Kejelasan hokum
C.  Kejelasan perumusan
D.  Organ pembentuk yang tepat
E.  Kedayagunaan dan kehasilgunaan

57. Faktor penghambat utama dalam penegakan HAM di Indonesia yaitu ….
A. Terbatasnya perangkat hokum
B.  Rendahnya kesadaran warga Negara
C.  Kurangnya ketertiban dan keamanan
D. Kurangnya pemberdayaan lembaga-lembaga social
E.  Kurangnya pemebrdayaan lembaga-lembaga keagamaan

58. Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  pembatasan  yang ditetapkan ….
A. Norma
B.  Negara
C.  Pemerintah
D. Undnag-undang
E.  Keputusan presiden

59 Lembaga proteksi HAM yang melindungi korban tindak kekerasan orang hilang adalah….
A. Kontras
B.  Komnas PA
C.  Komnas HAM
D.  Komnas Perempuan
E.  Lembaga Bantuan Hukum HAM

60. Dalam  kemerdekaan  mengemukakan  pendapat,  azaz  yang  meletakkan  hak  sesuai  dengan konsteks  atau  tujuan  kegiatan,  baik  yang  dilakukan  oleh  institusi,  maupun  aparatur  pemerintah yang dilandasai oleh etika intern dan etika internasional disebut sebagai azaz ….
A.  Manfaat
B.  Proporsionalitas
C.  Musyawarah untuk mufakat
D. Kepastian hokum dan keadilan
E.  Keseimbangan hak dan kewajiban




= Baca Juga =




Sumber http://www.tipsbelajarmatematika.com

Laptop Graphic Terbaik Untuk Desain Grafis 2014

Mereview Laptop Desain Grafis tahun 2014 OPOSIP - Ketika saya bekerja dari rumah saya mempunyai sebuah PC yang didedikasikan yang sang...