INFODES - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sampai Desember 2018 sebanyak 61 persen desa telah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya mempunyai 1.022 BUMDes.
Sumber http://risehtunong.blogspot.com
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi pada Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kemendes PDTT di Kota Malang, Kamis (25/4).
"Sebanyak 45.549 BUMDes muncul. BUMDes ini diperlukan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan," ujarnya.
Anwar mengatakan, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, BUMDes dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.
"BUMDes yakni tubuh perjuangan yang setiap unit perjuangan terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan bila koperasi hanya oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut," terangnya.
Anwar mengatakan, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, BUMDes dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.
"BUMDes yakni tubuh perjuangan yang setiap unit perjuangan terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan bila koperasi hanya oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut," terangnya.
Meski demikian, BUMDes dan Koperasi tidak mempunyai prinsip yang bertentangan. Justru menurutnya, BUMDes yang berkembang diperbolehkan untuk mendirikan dan mengelola koperasi-koperasi di desa.
"Koperasi dan BUMDes tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi sanggup ada di bawah BUMDes. Karena logikanya, milik perorangan sanggup dikelola di bawah milik masyarakat," ujarnya.
Terkait Bakohumas, Anwar meminta lembaga kehumasan pemerintah tersebut sanggup memperlihatkan informasi kepada khalayak terkait pentingnya BUMDes bagi perekonomian perdesaan. Ia juga meminta Forum Bakohumas untuk berhubungan meluruskan informasi-informasi tidak benar yang beredar di kalangan masyarakat.
"Kita ingin lembaga Bakohumas ini paling tidak pada taraf prinsip sanggup mengakselerasi masyarakat. Termasuk meng-counter isu-isu tidak benar yang beredar di masyarakat," ujarnya. (Kemendes PDTT)
No comments:
Post a Comment