√ 3 Ciri Budaya Politik Di Indonesia Berdasarkan Affan Gaffar

Bicara politik tentu bagi sebagian orang sangat menjijikan dan cenderung tidak peduli.
Namun kau harus tahu bahwa semua kehidupan kita dalam bernegara itu dipengaruhi oleh kebijakan politik guys ibarat harga BBM, rumah, materi pangan dan lainnya. Kaprikornus kita harus aktif berpolitik menentukan pemimpin yang terbaik berdasarkan kita. Berbicara perihal budaya politik di Indonesia, Affan Gaffar menyampaikan bahwa budaya politik di Indonesia mempunyai 3 ciri mayoritas sebagai berikut:

1. Hierarki yang tegas

Sebagian besar masyarakat Indonesia bersifat hierarkis yang menunjukkan adanya pembedaan atau tingkatan atas dan bawah. Stratifikasi sosial yang hierarki ini nampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dan rakyat. Wah, jadi ibarat kasta Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra aja ya guys.

Dalam kehidupan politik, imbas stratifikasi sosial jenis ini terlihat pula ketika cara penguasa memandang dirinya dan rakyatnya. Mereka cenderung merendahkan rakyatnya alasannya ialah sang penguasa ini sudah baik, pemurah dan pelindung rakyat. Maka rakyat harus patuh, tunduk, setia dan taat pada penguasa negara. 

Demonstasi ialah aktivitas politik partisipatif

2. Kecenderungan patronage

Kecenderungan patronage ialah kecenderungan pembentukan contoh kekerabatan patronage, baik di kalangan penguasa dan masyarakat maupun contoh kekerabatan patron-client. Pola kekerabatan ini bersifat individual. Antara dua individu, yaitu patron dan client, terjadi interaksi timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Patron mempunyai sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan kasih sayang, bahkan materi. 

Kemudian, client mempunyai sumber daya berupa dukungan, tenaga, dan kesetiaan. Menurut Yahya Muhaimin, dalam sistem bapakisme (hubungan bapak-anak), ”bapak” (patron) dipandang sebagai acuan dan sumber pemenuhan kebutuhan material dan bahkan spiritual serta pelepasan kebutuhan emosional ”anak” (client). Sebaliknya, para anak buah dijadikan tulang punggung bapak.

3. Kecenderungan Neo-patrimonialistik 

Dikatakan neo-patrimonalistik alasannya ialah negara mempunyai atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi juga masih memperhatikan atribut yang patrimonial. Negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga. Menurut Max Weber, dalam negara yang patrimonalistik penyelenggaraan pemerintah berada di bawah kontrol pribadi pimpinan negara. Adapun berdasarkan Affan  Gaffar, negara patrimonalistik mempunyai sejumlah karakteristik sebagai berikut. 

a. Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. 

b. Rule of law lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa. 

c. Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik. 

d. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya lebih besar

Sumber http://www.gurugeografi.id