Ada perbedaan signifikan terkait dengan dana santunan operasional sekolah (BOS) SMA/SMK pada 2016 mendatang. Perbedaannya dari segi besaran dan penyaluran. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menjelaskan, alur penyaluran dana BOS SMA/SMK pada 2016 lebih ringkas.
Di menjelaskan, sebelumnya, pencairan dilakukan pemerintah sentra ke sekolah. Nah, pada tahun depan, prosesnya dilaksanakan pemerintah provinsi. ''Dari pemprov pribadi dicairkan ke sekolah,'' ungkapnya.
Pencairan awalnya dilaksanakan setiap semester. Ke depan, dana BOS dicairkan setiap tiga bulan atau triwulan. Dasar pencairannya, lanjut Saiful, menggunakan data pokok pendidikan dasar dan menengah (dapodikdasmen).Mengacu surat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7131/D/KU/2015 ihwal persiapan pelaksanaan BOS 2016, pencairan dana BOS triwulan pertama (Januari-Maret) didasarkan pada dapodikdasmen 15 Desember 2015. Triwulan kedua (April-Juni) didasarkan pada dapodikdasmen 1 Maret 2016. Triwulan ketiga (Juli-September) menggunakan dasar dapodikdasmen 1 Juni 2016. Triwulan keempat (Oktober-Desember) didasarkan pada dapodikdasmen 21 September 2016. Selanjutnya, dinas pendidikan provinsi menciptakan SK dan menyalurkan BOS sesuai dengan juknis yang ditetapkan.
Saat ini, pihaknya sedang melaksanakan sosialisasi. Saiful mengakui, sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh. Sebab, ketentuan tersebut masih baru. ''Secara bertahap, kami sosialisasikan,'' bebernya.
ASYIK TERNYATA DANA BOS SMA Sekolah Menengah kejuruan TAHUN 2016 NAIK, Karena selain adanya perubahan pencairan, besaran dana BOS SMA/SMK bertambah pada 2016. Yakni, dari Rp 1,2 juta per siswa per tahun pada 2015 menjadi Rp 1,4 juta per siswa per tahun pada 2016. Dengan demikian, ada kenaikan Rp 200 ribu per siswa.
Dengan kenaikan itu, total dana BOS yang dikelola dinas pendidikan provinsi bertambah. Sebab, selain mengelola dana BOS SD dan SMP, provinsi akan mengelola dana BOS SMA/SMK.
Saat ini, dana BOS SD dan Sekolah Menengah Pertama di Jawa Timur selama setahun mencapai Rp 3,75 triliun. Jika ditambah Sekolah Menengan Atas sederajat, dana yang dikelola provinsi pada 2016 sanggup lebih dari Rp 4,5 triliun.
Terkait dengan hal itu, Saiful mengimbau sekolah-sekolah meng-update data semester ganjil 2015-2016. Selain itu, mereka memperbarui aplikasi dapodik SMA/SMK sehingga data yang disajikan benar-benar valid.
Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo mengungkapkan, pihaknya belum menerima sosialisasi ihwal perubahan penyaluran dana BOS tersebut. Namun, beliau meyakini mekanismenya tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. ''Itu hanya pengalihan pengelolaan,'' katanya.
Meski begitu, pihaknya sudah mengetahui bahwa pencairan dana BOS dilakukan empat kali dalam setahun. Menurut Djoko, alih kelola dana BOS itu sanggup jadi merupakan pecahan dari peralihan SMA/SMK yang sepenuhnya dikelola provinsi pada 2017. ''Yang jelas, kami mengikuti ketentuannya,'' jelasnya.
Kabar besar hati untuk pengelola satuan pendidikan menengah Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan terkat Kenaikan Dana BOS dirilis JPNN tanggal 1 Januari 2016 (http://www.jpnn.com/read/2016/01/01/348018/Asyik-Dana-BOS-untuk-SMA-dan-SMK-Naik-). Kemendikbud yang dipimpin Anies Baswedan mengumumkan kenaikan alokasi dana santunan operasional sekolah (BOS). Terhitung mulai 1 Januari 2016, dana BOS di Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan naik dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,4 juta per siswa tiap tahun.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan Kemendikbud Mustaghfirin Amin mengatakan, kenaikan dana BOS itu dibutuhkan lebih sanggup mendongkrak kualitas pembelajaran di jenjang SMK.
"Di antaranya, sanggup dioptimalkan untuk membeli peralatan praktik siswa," katanya.
Khusus untuk SMK, Mustaghfirin menyampaikan bahwa akseptor BOS 2016 mencapai 4.418.436 siswa di 12.984 SMK. Dengan begitu, terang dia, khusus untuk SMK, tahun depan alokasi BOS mencapai Rp 6,2 triliun. Sedangkan BOS untuk Sekolah Menengan Atas disalurkan untuk 4.422.721 siswa.
"Harapan kami, selain untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dana BOS sanggup mendukung wajib berguru 12 tahun," paparnya. Mustaghfirin mengakui, di kelompok SMK, masih ada problem serapan tenaga kerja untuk lulusannya
Sumber: http://www.jpnn.com/
No comments:
Post a Comment