Kotak bunyi pemilu. Foto: Ari SaputraJakarta - Pemanfaatan teknologi blockchain yang luas, dianggap bisa mengakomodasi banyak sekali bidang. Sektor birokrasi pun tak luput menjadi salah satu potensi yang sanggup dikembangkan.
Blockchain yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan untuk menyimpan data yang sama di dalam banyak server sekaligus. Hal tersebut menciptakan datanya menjadi semakin akurat dan tidak bisa dimodifikasi untuk menghindari pencurian dan penyalahgunaan data, dibandingkan jikalau informasi itu hanya disimpan di dalam server tunggal.
Oscar Darmawan, Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), menyampaikan bahwa ada satu lagi keunggulan dari teknologi blockchain.
"Sampai kini teknologi blockchain masih belum bisa di-hack alasannya yaitu memang benar-benar strong. Jika ada salah satu server yang kena hack, server lain akan menganggap server itu tidak valid, alasannya yaitu mereka saling memverifikasi," katanya menambahkan.
Dengan kemampuannya tersebut, Oscar menyampaikan bahwa teknologi blockchain bisa diimplementasikan untuk banyak sekali hal.
"Blockchain bisa dipakai dalam percepatan perjanjian bilateral. Lalu, tidak akan ada lagi yang namanya pemalsuan sertifikat, sertifikat tanah, surat kelahiran, hingga ijazah," tuturnya.
Bahkan, terdapat kemungkinan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bisa mengadaptasi teknologi blockchain. Teknologi ini akan menghilangkan multiple vote yang kerap terjadi di dalam pemilu. Selain itu, hasil pemungutan bunyi juga bisa terlihat lebih transparan sekaligus tidak sanggup dimodifikasi.
Meski demikian, kemungkinan untuk pemanfaatan blockchain untuk dipakai dalam pemilu mendatang, diaktakan Oscar bahwa itu masih kecil untuk diterapkan.
"Saya kira Indonesia belum siap untuk Pemilu 2019 alasannya yaitu waktunya terlalu mepet, hanya setahun. Bahkan, kita itu belum menjajaki yang namanya electronic voting. Jadi, kalau pribadi ke blockchain agak terlalu cepat," ungkapnya menambahkan.
Saat ini, Oscar dan rekan-rekan di ABI masih menggodok sektor mana yang paling bermanfaat untuk disisipkan teknologi blockchain.
"Implementasinya bisa ke arah otomatisasi, kecerdasan buatan, robotik, biotechnology, dan nanotechnology. Kita masih mempertimbangkan mana yang paling bermanfaat untuk masyarakat luas," kata Yos Ginting, Ketua Dewan Pengawas ABI.
Selain itu, Yos juga menyampaikan bahwa regulasi blockchain di Indonesia belum memadai. Disampaikannya, regulasi yang bisa mengakomodir kecepatan dan memaksimalkan manfaat teknologi blockchain belum diatur, sehingga menjadi watu sandungan.
Meski begitu, hal tersebut tidak menyurutkan optimisme dari ABI terkait dengan perkembangan teknologi tersebut di Indonesia.
"Akan tiba waktunya ketika masyarakat sudah memakai teknologi blockchain tanpa disadari oleh mereka sendiri, alasannya yaitu teknologi ini berjalan di belakang bukan di depan," ujar Oscar.
"Apa yang negara lain bisa lakukan dengan teknologi blockchain, Indonesia juga bisa. Ini yaitu suatu kesempatan bagaimana Indonesia bisa menjadi setara atau bahkan lebih baik lagi di bidang teknologi alasannya yaitu ini gres awal dari teknologi blockchain," pungkas Oscar.
No comments:
Post a Comment