√ Awas Hoax, Mendikbud Melarang Dukungan Pr (Pekerjaan Rumah)

Beberapa waktu ini banya sekali berita
di medsos yang menshare terkait Pelarangan Pemberian PR kepada siswa. Hampir semua JUDUL di blog/web abal-abal menuliskan "Mendikbud Melarang Pemberian PR". Lantas apakah hal ini benar?. Inilah fenomena di Indonesia dimana netizen banyak yang tidak cerdas sehingga menelan mentah-mentah judul berita, gak dibaca isinya kemudian asal nge share. Apakah mereka pernah tanya pribadi ke mendikbud?.

Setelah aku cek di halaman kemendikbud, Mendikbud Muhadjir Effendy menghimbau guru untuk mengkaji fungsi pinjaman PR kepada siswa. Ia meminta supaya PR yang diberikan ke siswa bukan menambah beban siswa. Siswa harus berbagi cara mencar ilmu yang kontekstual, mengerjakan PR sesuai kebutuhan dan tidak semua dikaitkan dengan mata pelajaran.

Misal ini PR buat siswa yakni membantu orang bau tanah menyapu halaman, menjenguk orang sakit. Setelah itu nanti orang bau tanah diminta untuk mengabadikan atau menuliskan dongeng anaknya yang telah melaksanakan pekerjaan sosial tadi dan direport ke guru. Maka terjadilah sinergi antara guru, sekolah, anak dan orang tua.

Mendikbud Muhadjir Effendy

Jadi PR itu harus diadaptasi dengan kebutuhan siswa dan dapat jadi PR tiap anak beda-beda. Materi pelajaran usahakan tuntaskan di sekolah, makanya desainlah pembelajaran di kelas dari awal sampai selesai (tuntas). Setidaknya ada tiga fungsi PR yaitu pengayaan penguatan dan pengulangan. Memang ada beberapa anak yang perlu PR dan ini kiprah guru untuk mengamati dan mendata siswa mana yang perlu PR simpel mapel dan tidak.

Jadi mendikbud intinya tidak melarang pinjaman PR namun diserahkan sepenuhnya kepada guru. Karena guru lah yang paling menguasai kondisi lapangan di sekolah. Kaprikornus fleksibel dan silahkan guru menganalisa sifat-sifat siswanya. Yang ga benar itu yakni cari-cari alasan supaya ada PR, jadi supaya pelajaran menarik maka buatlah lesson plan yang handal.

Sumber http://www.gurugeografi.id