"Beberapa pekan terakhir kita mendengar sejumlah kasus tindakan main hakim sendiri serta guru penangkapan guru ketika sedang bertugas menjadi keprihatinan tersendiri bagi kami," kata dia, di Jakarta, Rabu.
Dia katakan, PGRI menaruh keinginan besar pada Kepolisian Indonesia, alasannya PGRI telah menjalin kolaborasi dengan Kepolisian Indonesia untuk pertolongan profesi guru sehingga ke depan diperlukan tidak ada lagi cara-cara penangkapan menyerupai di beberapa kasus yang terjadi.
Lebih lanjut terkait kebijakan dan hukum yang merugikan guru, ia menyampaikan respon positif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, terhadap sejumlah hukum yang menghambat ternyata tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.
Baswedan memberi respon positif terhadap lambatnya proses adminstrasi terkait pencairan tunjangan guru untuk dipercepat, namun di lapangan perilaku sang menteri tidak didukung bawahannya.
Rasyid mengatakan, problem yang dihadapi anggota PGRI di seluruh propinsi luar biasa beragamnya. "Isu terbaru terkait rencana pemerintah untuk menerapkan sertifikasi berbayar dan rencana pemotongan Tunjangan Profesi Guru sebesar lima persen untuk training guru."
Sementara problem lain masih membelenggu guru, menyerupai guru honorer, kualifikasi akademik, kewajiban guru mengajar 24 jam, rasio guru dan murid, tarik menarik kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan seterusnya.
"Adapun guru dan tenaga kependidikan memerlukan ketenangan bekerja, kepastian memperoleh haknya, namun dengan hukum dan kebijakan yang sering tidak konsisten telah mengganggu kerja seorang guru," katanya.
Belum lagi kriminalisasi guru atas langkahnya menerapkan hukum dan didikan kepada anak muridnya. Justru orangtua siswa yang mengadukan langkah dan cara guru dalam mendidik siswa itu kepada polisi. (ANTARA)
No comments:
Post a Comment